PKS Kunci Koalisi Alternatif Parpol Lain

JAKARTA - Meski semua partai politik masih malu-malu menyatakan arah koalisinya, peta penggabungan kekuatan politik itu mulai terlihat. Beberapa pimpinan partai mengaku sedang menunggu sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menentukan bentuk koalisi yang ideal.

''Jadi, peluang antara Golkar dan PD (Partai Demokrat) menjadi besar (dengan pengesahan UU Pilpres, Red). Tinggal PKS yang menentukan, apakah ada pilihan alternatif,'' kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam diskusi Calon Presiden setelah Pengesahan RUU Pilpres di press room DPR kemarin (31/10). Menurut dia, dengan UU Pilpres yang baru, banyak calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri tidak akan mendapatkan tempat.

Dari UU Pilpres yang sudah disahkan DPR, sangat mungkin akan muncul tiga paket calon. Sebab, syarat sebuah partai atau koalisi mengajukan capres ialah mengantongi 20 persen suara dalam pemilihan legislatif atau 25 persen kursi DPR.

Dua kutub kekuatan politik Indonesia, PDIP dan Golkar, akan mendapatkan keuntungan dengan UU Pilpres yang baru itu. Sebab, kekuatan politik yang lebih kecil akan mendekat ke salah satu kutub tersebut. ''Makanya, kami mengajukan nota keberatan draf (RUU Pilpres, Red) yang disahkan,'' tambah Zulkifli. Dalam pembahasan RUU Pilpres, PAN bersikukuh syarat pengajuan capres ialah 15 persen sura. Sikap mereka itu tak luluh hingga pengesahan.

Dia menambahkan, capres-capres seperti Sutiyoso, Wiranto, Sri Sultan, dan Soetrisno Bachir mungkin akan tersingkir dengan ketentuan dukungan di UU Pilpres yang baru tersebut. Akibatnya, masyarakat hanya disediakan menu dan tidak bisa memilih calonnya sendiri.

PKS sebagai salah satu kekuatan politik yang menentukan bentuk koalisi pada 2009 juga diakui Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, PKS adalah partai Islam yang paling menonjol saat ini. Tak bisa dipungkiri, koalisi permanen memerlukan dukungan dari kekuatan politik Islam. Golkar juga menyiapkan alternatif untuk berkoalisi dengan partai Islam seperti PKS.

''Banyak pilihannya, misalnya, JK-Hidayat atau membuka duet dengan PDIP, Mega-Kalla. Atau, kalau kita menang sampai 30-40 persen, kita bisa saja mengajukan Sri Sultan-Kalla,'' tandasnya. Priyo menambahkan, saat ini yang cukup kuat adalah dukungan untuk meneruskan duet SBY-JK.

Sementara itu, Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan, pihaknya juga masih membuka peluang koalisi dengan semua partai politik yang nanti lolos parliamentary threshold (PT). Sejumlah alternatif juga disiapkan dalam rangka menyusun koalisi permanen. ''Oleh karena itu, kami mengajukan delapan nama calon pemimpin nasional beberapa waktu lalu,'' ujarnya.

PKS, lanjut Anis, juga mempunyai beberapa alternatif bentuk koalisi permanen. Beberapa syarat partai yang bisa diajak koalisi adalah: reformis, punya komitmen antikorupsi, profesional, dan pro kesejahteraan rakyat. Menurut dia, penyatuan visi di antara anggota koalisi lebih penting daripada pemilihan figur. ''Yang penting, komitmen dan kontrak politiknya jelas, baru kemudian figurnya,'' tandasnya. (cak)
-----------
sumber: jawapos (01/11)

Tweet